OKI – Sebuah SPBU di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menjadi sorotan publik setelah diduga terlibat dalam praktik pengecoran minyak secara ilegal. SPBU 2430632 yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, dilaporkan warga kepada Ditipiter Polres OKI dan Polda Sumatera Selatan untuk segera mengambil tindakan tegas.
Laporan tersebut mencuat setelah seorang warga mengungkap pengamatannya mengenai aktivitas mencurigakan di SPBU tersebut. Diduga kuat terdapat oknum manajer yang berkolaborasi dengan mafia penglangsir BBM bersubsidi untuk melakukan penyelewengan.
Viral di media sosial, netizen ramai-ramai membagikan temuan mereka terkait praktik tidak wajar di SPBU itu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan tangki modifikasi dengan kapasitas tidak lazim untuk pengisian Pertalite, yang seharusnya dibatasi maksimal 50 liter per transaksi.
Modus Operasi yang Terungkap dari Laporan Warga
Praktik ilegal di SPBU 2430632 terungkap berawal dari kejelian seorang warga yang mengamati aktivitas mencurigakan. Pengisian BBM jenis Pertalite yang dilakukan secara berulang-ulang dengan volume di luar kewajaran memicu kecurigaan. Tangki modifikasi yang digunakan diduga mampu menampung BBM jauh melampaui batas normal, mengindikasikan adanya upaya penimbunan atau pengalihan BBM bersubsidi ke pihak ketiga.
Dugaan Keterlibatan Oknum Manajer dan Mafia Penglangsir
Investigasi awal mengarah pada dugaan kolusi antara oknum manajer SPBU dengan jaringan mafia penglangsir BBM. Modus yang digunakan meliputi pengisian BBM bersubsidi dalam jumlah besar kepada pihak yang tidak berhak, kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak.
Ancaman Hukuman Berat Berdasarkan UU Migas
Pelanggaran di sektor minyak dan gas bumi di Indonesia diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Untuk penyalahgunaan BBM bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Migas, ancaman pidananya mencapai 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp60 miliar. Sementara itu, pemalsuan bahan bakar sesuai Pasal 54 juga diancam hukuman serupa.
Apabila terbukti melakukan operasi usaha hilir tanpa izin yang sah, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 53 UU Migas dengan ancaman bervariasi: untuk kegiatan pengangkutan maksimal 4 tahun penjara dan denda Rp40 miliar, sedangkan untuk penyimpanan dan perniagaan maksimal 3 tahun penjara dan denda Rp30 miliar. Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, sanksi denda dapat ditambah sepertiga, ditambah kemungkinan perampasan barang bukti dan pencabutan hak usaha.
Kasus ini kini tengah dalam penanganan aparat penegak hukum. Masyarakat berharap adanya tindakan tegas untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas distribusi BBM bersubsidi di Indonesia.
