PANDEGLANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukasaba, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, mendapat perhatian dari sejumlah kontrol sosial. Sorotan muncul terkait variasi menu yang dinilai masih terbatas dan perlu mendapatkan evaluasi lebih lanjut.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Kamis (24/7/2026), menu yang diterima siswa terdiri dari telur, sepotong kecil tempe, dan ubi sebagai sumber karbohidrat pengganti nasi. Para pengawas independen menilai komposisi tersebut perlu dikaji ulang agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
Para kontrol sosial menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menolak program pemerintah, melainkan bentuk partisipasi masyarakat agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi anak didik.
Menu Tanpa Nasi Picu Pertanyaan di Tengah Masyarakat
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah tidak adanya nasi dalam menu hari tersebut. Meskipun pedoman umum Program MBG memperbolehkan penggunaan sumber karbohidrat alternatif seperti ubi, kentang, jagung, roti, mie, atau sagu, implementasinya di lapangan menuai pertanyaan.
Di Kabupaten Pandeglang yang mayoritas penduduknya mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok, penyajian menu tanpa nasi dianggap perlu diimbangi dengan variasi lauk, sayuran, buah, dan porsi yang memadai. Hal ini penting agar kebutuhan gizi peserta didik tetap terpenuhi secara menyeluruh.
Desakan Transparansi Standar Gizi dan Pengawasan Kualitas
Para kontrol sosial meminta pihak penyelenggara SPPG Sukasaba beserta instansi terkait untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai tiga hal utama: standar penyusunan menu, kandungan gizi setiap sajian, serta mekanisme pengawasan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.
“Masyarakat berhak tahu bagaimana menu ini disusun, apakah sudah memenuhi standar gizi yang ditetapkan, dan siapa yang mengawasi kualitasnya,” ujar salah satu anggota kontrol sosial yang enggan disebutkan namanya.
Pemerintah Daerah Diminta Segera Respons
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPPG Sukasaba maupun dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum memberikan keterangan resmi atas masukan yang disampaikan para kontrol sosial.
Redaksi menampung hak jawab dan hak klarifikasi dari seluruh pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan tetap menjunjung tinggi asas keberimbangan dalam pemberitaan.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak sekolah melalui penyediaan makanan tambahan bergizi. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi kualitas menu, variasi gizi, dan transparansi pelaksanaan di setiap satuan pelayanan.
