JAKARTA – Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia tengah menghadapi dinamika baru dalam perdagangan global. Berbagai kebijakan perdagangan di negara tujuan ekspor menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh industri kelapa sawit nasional. Tidak hanya persaingan pasar, standar keberlanjutan yang diterapkan sejumlah negara juga semakin memengaruhi akses produk Indonesia ke pasar internasional.
Menanggapi situasi ini, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung, menekankan pentingnya diplomasi kelapa sawit yang lebih proaktif. Menurutnya, diplomasi tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dagang, tetapi juga harus menjadi instrumen market intelligence yang mampu mendeteksi potensi kebijakan baru sejak tahap perumusannya.
“Seharusnya diplomasi sawit yang baik adalah jika kita berhasil meredam mencegah timbulnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional. Karena itu, diplomasi sawit seharusnya bekerja sebagai market intelligence,” ujar Tungkot.
Strategi Diversifikasi Pasar yang Berhasil Mengurangi Ketergantungan pada Uni Eropa
Tungkot menjelaskan bahwa strategi diplomasi yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong diversifikasi pasar ekspor. Langkah tersebut membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada pasar tradisional, khususnya Uni Eropa. Saat ini, ekspor minyak sawit Indonesia telah dipasarkan ke berbagai negara, antara lain India, China, Pakistan, Bangladesh, sejumlah negara di Afrika, Uni Eropa, hingga Amerika Utara.
“Pangsa Uni Eropa sebagai tujuan ekspor kita tinggal 8-10 persen. Jadi dengan diversifikasi negara tujuan ekspor tersebut, kita tidak lagi tergantung pada pasar Uni Eropa,” jelasnya.
Upaya Diplomasi Multisektor yang Terintegrasi
Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat diplomasi internasional melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hubungan with negara importir utama, misi dagang untuk memperluas pasar ekspor, litigasi dan advokasi terhadap kebijakan yang dinilai diskriminatif, kampanye di media internasional, serta dukungan terhadap berbagai forum dan konferensi internasional.
Tantangan Standar Keberlanjutan yang Diskriminatif
Kepala Pusat South East Asia Food and Agriculture Science & Technology (SEAFAST) Center IPB University, Puspo Edi Giriwono, menyatakan bahwa diplomasi masih diperlukan karena hambatan perdagangan terhadap komoditas sawit masih terus bermunculan di berbagai negara. Menurutnya, penerapan standar keberlanjutan di sejumlah negara dinilai memberikan perlakuan berbeda terhadap minyak sawit dibandingkan minyak nabati lainnya.
“Kalau misalnya dipikir, minyak kedelai itu produsernya Brasil dan mereka masih melakukan deforestasi. Tapi, itu enggak diberlakukan (aturan tersebut),” tuturnya.
Pembenahan Industri Dalam Negeri sebagai Fondasi Daya Saing
Puspo Edi menambahkan bahwa penguatan diplomasi perlu dibarengi dengan pembenahan tata kelola industri di dalam negeri. Menurutnya, peningkatan kualitas produk dan proses produksi yang memenuhi prinsip keberlanjutan akan mendukung peningkatan daya saing di pasar internasional.
“Kita benahi proses dan produksi di dalam negeri kita supaya bisa menghasilkan produk yang berkualitas, meningkatkan daya saing, dan seterusnya,” pungkasnya.
