Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah—sebuah kabupaten di pesisir utara Jawa—sejak Selasa, 28 Juli 2026. Operasi senyap tersebut berakhir dengan penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro oleh tim penyelidik dan penyidik KPK.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi penangkapan tersebut pada Rabu pagi, 29 Juli 2026. Namun, KPK belum merinci dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat bupati.
Anom Widiyantoro adalah Bupati Pemalang periode 2025–2030 yang memenangkan Pilkada 2024 dengan dukungan Partai Golkar dan lima partai lainnya. Sebelum masuk politik, ia berkarier sebagai profesional di sejumlah BUMN, termasuk PT Wijaya Karya dan PT Hotel Indonesia Properti.
Perjalanan Karier Anom Widiyantoro yang Terhenti
Anom Widiyantoro memiliki latar belakang karier yang kuat di sektor korporasi sebelum memutuskan berkecimpung di dunia politik. Ia pernah menduduki posisi strategis di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk hingga menjadi general manager. Kemudian, ia menjabat sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia di PT Hotel Indonesia Properti.
Pada 2024, Anom mengundurkan diri dari posisi korporatnya untuk maju dalam kontestasi Pilkada Pemalang. Berpasangan dengan Nurkholes, ia berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 278.043 suara atau 44,51 persen dari total suara sah. Ia resmi dilantik sebagai Bupati Pemalang pada 20 Februari 2025.
KPK Masih Selidiki Kasus, Detail Dugaan Korupsi Belum Diungkap
Meski telah mengonfirmasi penangkapan Anom Widiyantoro, pihak KPK hingga Rabu pagi belum memberikan penjelasan rinci mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto hanya membenarkan bahwa bupati tersebut ditangkap dalam operasi yang digelar sejak Selasa.
Ketiadaan informasi detail dari KPK menimbulkan pertanyaan mengenai natura kasus yang sedang diselidiki. Publik menunggu keterangan lebih lanjut dari lembaga antirasuah tersebut.
Penangkapan Ini Jadi Ujian Bagi KPK dan Pemerintahan Daerah
Penangkapan Bupati Pemalang dalam OTT menandai satu lagi langkah KPK dalam memberantas korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Operasi ini juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
KPK diperkirakan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap dugaan korupsi yang menjerat Anom Widiyantoro. Masyarakat mengharapkan transparansi dan proses hukum yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan dalam penanganan kasus ini.
