BANDUNG — Proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya akhirnya memasuki tahap konstruksi setelah bertahun-tahun wacana mengemuka. Groundbreaking Indonesia Mass Transit Project (Mastran) ditandai dengan penandatanganan kerja sama Public Service Obligation (PSO) di Terminal Leuwipanjang, Rabu 22 Juli 2026. Proyek strategis nasional ini digadang-gadang menjadi solusi kemacetan di kawasan Cekungan Bandung yang selama ini menjadi salah satu wilayah metropolitan tersibuk di Indonesia.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan Pemerintah Kota Bandung siap mendukung penuh implementasi proyek ini. Menurutnya, integrasi transportasi massal bukan hanya soal mengatasi kemacetan, tetapi juga membuka peluang investasi dan penataan ulang kawasan perkotaan.
Namun, proyek senilai triliunan rupiah ini juga memunculkan pertanyaan. Apakah BRT benar-benar akan mengubah pola mobilitas warga? Bagaimana nasib ribuan sopir angkot konvensional? Dan yang paling krusial, akankah tarif terjangkau seperti yang dijanjikan?
Antara Peluang dan Ketidakpastian
Salah satu dampak paling terasa dari pembangunan BRT adalah perubahan nasib angkutan kota konvensional. Wali Kota Farhan menegaskan bahwa angkot tidak akan dihilangkan, melainkan bertransformasi menjadi layanan feeder berbasis kendaraan listrik yang terhubung dengan koridor utama BRT.
“Angkot lama tidak akan dihilangkan tapi akan jadi layanan feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT,” kata Farhan.
Pernyataan ini disambut beragam oleh para pengemudi angkot. Di satu sisi, mereka mengapresiasi adanya jaminan kelangsungan pekerjaan. Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai kemampuan finansial untuk beralih ke kendaraan listrik.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa para sopir angkot akan difasilitasi skema pembiayaan yang memudahkan mereka menjadi pemilik kendaraan listrik. “Transportasi modern bukan hanya soal kendaraannya, tetapi juga budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi publik serta kualitas layanan kota yang mendukung,” ujar Dedi.
Tarif Terjangkau Jadi Kunci Keberhasilan
Pemerintah Kota Bandung menargetkan tarif BRT berada di kisaran Rp7.000. Angka ini dianggap strategis untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
“Saya sedang berjuang supaya tarifnya sekitar Rp7.000 sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik,” ungkap Farhan.
Target tarif ini menjadi salah satu poin utama dalam kesepakatan PSO antara pemerintah pusat dan daerah. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan bahwa BRT harus menjadi layanan yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi.
“BRT akan menjadi tulang punggung layanan transportasi massal yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan, dan moda transportasi lainnya sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien,” kata Dudy.
Keberhasilan skema PSO ini akan menentukan apakah BRT dapat beroperasi secara berkelanjutan sambil menjaga tarif tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Parkir dan PKL Harus Pindah
Implementasi BRT membawa konsekuensi besar bagi tata ruang di sepanjang koridornya. Pemerintah Kota Bandung telah memutuskan bahwa sepanjang jalur BRT tidak akan diperbolehkan lagi存在 parkir di badan jalan maupun pedagang kaki lima.
“Sepanjang jalur BRT tidak boleh ada parkir dan tidak boleh ada PKL. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir sebagai bagian dari penataan kawasan,” jelas Farhan.
Kebijakan ini tentu berdampak pada banyak pihak. Para pedagang kaki lima yang selama ini bergantung pada lokasi strategis di sepanjang jalur transportasi utama harus mencari tempat baru. Sementara itu, pengendara kendaraan pribadi perlu beradaptasi dengan ketersediaan parkir yang berubah.
Sebagai kompensasi, pemerintah mengundang investor untuk membangun gedung parkir di berbagai titik strategis. Harapannya, penataan ini tidak hanya mengatasi kemacetan, tetapi juga meningkatkan kualitas ruang publik secara keseluruhan.
Dampak Lingkungan dan Ekonomi yang Diharapkan
Kawasan Bandung Raya merupakan salah satu metropolitan dengan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi tertinggi di Indonesia. Namun, tingginya penggunaan kendaraan pribadi telah memicu kemacetan parah yang berdampak pada produktivitas, biaya perjalanan, dan kualitas lingkungan.
Proyek BRT diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi secara signifikan. Dengan integrasi yang baik antara BRT, kereta api, dan layanan feeder, warga diharapkan memiliki alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Dampak ekonomi juga diproyeksikan positif. Selain menciptakan lapangan kerja baru dalam pengoperasian sistem transportasi modern, penataan kawasan di sepanjang koridor BRT diperkirakan akan mendorong nilai properti dan aktivitas ekonomi lokal.
Tantangan ke Depan: Dari Konstruksi hingga Budaya Baru
Meski groundbreaking telah dilaksanakan, tantangan sebenarnya masih menanti. Proyek infrastruktur transportasi massal seperti BRT tidak hanya soal membangun fisik, tetapi juga mengubah perilaku dan budaya bermobilitas masyarakat.
Keberhasilan BRT Bandung Raya akan bergantung pada beberapa faktor kunci: konsistensi implementasi, kualitas layanan yang diberikan, keterjangkauan tarif, dan yang tak kalah penting, kemampuan sistem transportasi tradisional untuk beradaptasi.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan masyarakat akan menjadi penentu apakah BRT benar-benar menjadi solusi kemacetan yang dijanjikan, atau justru menjadi beban baru yang tidak berkelanjutan.
Dengan komitmen politik yang kuat dari semua pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat, BRT Bandung Raya berpotensi menjadi model transportasi massal yang dapat direplikasi di wilayah metropolitan lainnya di Indonesia.
