Persiapan teknis terus dimatangkan sebelum layanan resmi dioperasikan. Salah satu tahapan krusial yang sedang berjalan adalah pengukuran batimetri untuk menentukan titik labuh kapal yang aman dan memenuhi standar keselamatan pelayaran.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Jailolo, Rosihan Gamtjim, bergerak cepat dengan menggandeng PT Rayasurverindo Tirtasarana, konsultan yang tengah menyusun Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Kedi Tahun 2026, untuk melaksanakan survei tersebut.

Langkah Awal Menentukan Titik Labuh yang Aman

Rosihan Gamtjim menjelaskan bahwa survei batimetri dilakukan sebagai langkah antisipatif menjelang rencana pelayanan KM Sabuk Nusantara 35. Mekanisme yang akan diterapkan adalah lego jangkar atau labuh, dengan sistem rede transport menggunakan kapal pelra seperti longboat maupun perahu masyarakat.

“Alhamdulillah, kami mendapat dukungan dari Tim PT Rayasurverindo Tirtasarana untuk melaksanakan pengukuran batimetri di Pelabuhan Barataku,” ujar Rosihan.

Data Teknis Jadi Acuan Rekomendasi Keselamatan Pelayaran

Survei batimetri memiliki peran strategis karena menjadi dasar dalam menilai kelayakan teknis lokasi yang akan digunakan sebagai titik labuh kapal perintis. Data yang diperoleh akan menjadi acuan dalam penyusunan rekomendasi teknis sekaligus memastikan pelayanan transportasi laut dapat berlangsung secara aman, efektif, dan sesuai ketentuan pelayaran.

“Kami perlu memastikan bahwa posisi rencana labuh atau lego jangkar telah memenuhi standar keselamatan pelayaran. Karena itu, seluruh parameter teknis harus dikaji secara komprehensif, mulai dari kedalaman kolam pelabuhan, ruang putar kapal, kondisi arus, hingga karakteristik gelombang di perairan Pelabuhan Barataku,” katanya.

Membuka Akses Mobilitas dan Distribusi Barang di Loloda Tengah

Rosihan menegaskan bahwa aspek keselamatan merupakan prioritas utama dalam setiap pengembangan layanan transportasi laut, terutama pada wilayah yang belum memiliki fasilitas sandar permanen. Oleh sebab itu, seluruh proses perencanaan harus didasarkan pada data teknis yang akurat agar operasional kapal perintis tidak menimbulkan risiko terhadap keselamatan pelayaran maupun pengguna jasa.

“Hasil pengukuran batimetri ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi teknis mengenai titik labuh KM Sabuk Nusantara 35 di Pelabuhan Barataku. Rekomendasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam melengkapi persyaratan administrasi maupun teknis sebelum layanan kapal perintis dapat direalisasikan,” jelasnya.

Ia berharap, pengoperasian KM Sabuk Nusantara 35 di Pelabuhan Barataku dapat memperkuat konektivitas transportasi laut bagi masyarakat Loloda Tengah. Kehadiran layanan kapal perintis dinilai akan membuka akses mobilitas orang dan distribusi barang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di wilayah pesisir Halmahera Barat.

“Kami berharap seluruh tahapan teknis dapat berjalan sesuai rencana sehingga layanan KM Sabuk Nusantara 35 segera dapat diwujudkan. Kehadiran kapal perintis ini merupakan kebutuhan masyarakat, sehingga setiap proses harus dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan standar keselamatan pelayaran dan kepentingan pelayanan publik,” tutupnya.