Langkah ini diambil sebagai upaya konkret melestarikan bahasa daerah yang telah diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Pengakuan tersebut diperkuat dengan penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang diterima beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Mohammad Iksan, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan infrastruktur pembelajaran, termasuk buku teks khusus yang akan didistribusikan secara bertahap ke sekolah-sekolah, dimulai dari tingkat sekolah dasar.

Peta Jalan Pelestarian Bahasa Madura di Sumenep

Implementasi kebijakan ini tidak dilakukan secara serentak, melainkan melalui pendekatan bertahap. “Nanti akan bertahap, saat ini kami akan distribusikan ke tingkat SD terlebih dahulu,” ujar Mohammad Iksan, Senin (20/07/2026). Strategi ini dipilih untuk memastikan kesiapan setiap jenjang pendidikan sebelum kebijakan diterapkan sepenuhnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep juga berkomitmen meningkatkan kompetensi tenaga pengajar. Program penguatan kapasitas guru kelas dan guru mata pelajaran dirancang agar proses pembelajaran tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar berdampak pada penguatan pengetahuan dan karakter siswa.

Secara regulasi, seluruh guru kelas dan pengajar diwajibkan menguasai Bahasa Madura. “Secara regulasi, semua guru kelas dan pengajar harus bisa menggunakan Bahasa Madura,” tegas Iksan.

Kolaborasi dengan Kampus untuk Cetak Guru Bahasa Madura

Untuk menjamin ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten dalam jangka panjang, Dinas Pendidikan Sumenep berencana menjalin kerja sama dengan Universitas PGRI (UPI) Sumenep. Tujuannya adalah membuka program studi khusus Bahasa Madura yang dapat mencetak lulusan siap mengajar.

“Kami akan kerja sama dengan UPI Sumenep agar membuka jurusan Bahasa Madura sehingga bisa mengisi slot guru mata pelajarannya,” jelas Iksan. Langkah strategis ini diharapkan dapat mengatasi potensi kekurangan guru spesialis Bahasa Madura di masa depan.

Kerja sama ini juga menjadi investasi jangka panjang bagi pelestarian bahasa daerah. Dengan adanya program studi formal, penelitian dan pengembangan Bahasa Madura dapat terus berjalan, menghasilkan materi pembelajaran yang terus diperbarui sesuai perkembangan zaman.

Mengapa Pelestarian Bahasa Daerah Penting di Era Digital?

Kebijakan Sumenep ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang mengamanatkan pelestarian bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Di era digital, ketika bahasa global semakin dominan, upaya menjaga bahasa ibu menjadi semakin mendesak.

Bahasa Madura, dengan lebih dari 14 juta penutur, merupakan salah satu bahasa daerah terbesar di Indonesia. Pengakuannya sebagai Warisan Budaya Tak Benda menegaskan nilai kultural yang harus dijaga. Pembelajaran formal di sekolah menjadi salah satu cara paling efektif untuk memastikan regenerasi penutur.

Penelitian linguistik menunjukkan bahwa anak yang menguasai bahasa ibu memiliki fondasi kognitif yang lebih kuat untuk mempelajari bahasa lain. Dengan demikian, pembelajaran Bahasa Madura di sekolah bukan hanya soal pelestarian budaya, tetapi juga investasi dalam pengembangan kapasitas kognitif generasi muda.

Kebijakan Sumenep ini dapat menjadi model bagi daerah lain yang ingin memperkuat pelestarian bahasa daerah melalui sistem pendidikan formal. Dengan kombinasi regulasi yang jelas, kesiapan infrastruktur pembelajaran, dan komitmen jangka panjang dalam mencetak tenaga pengajar, pelestarian bahasa daerah bukan lagi sekadar wacana, tetapi aksi nyata yang terukur.

Kepala DLH Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, mengatakan bahwa monitoring tahap pertama telah menjangkau 76 unit SPPG. Kegiatan tersebut tidak hanya berupa inspeksi, tetapi juga disertai sosialisasi dan pembinaan bagi satuan yang pengelolaan limbahnya dinilai belum optimal. “Kami kemarin turun tahap pertama ke SPPG untuk monitoring dan sosialisasi, termasuk pembinaan bagi yang masih kurang. Dalam waktu dekat kami akan turun kembali,” ujar Anwar, Kamis (23/07/2026).

Sebelum melanjutkan ke lapangan, DLH menggelar rapat koordinasi bersama Koordinator Wilayah SPPG Sumenep dan Komisi III DPRD Sumenep. Forum ini bertujuan menyelaraskan persepsi antarinstansi sesuai regulasi pengelolaan limbah SPPG. Anwar menegaskan bahwa setiap SPPG wajib melakukan uji laboratorium air limbah setiap tiga bulan sekali, dan DLH siap memfasilitasi proses tersebut—mulai dari pengujian hingga pendampingan teknis.

Kewajiban Uji Limbah dan Pemetaan IPAL

Anwar menjelaskan bahwa DLH juga memetakan kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di tiap SPPG. Pemetaan ini membedakan unit yang sudah memenuhi standar dan yang masih memerlukan pembinaan agar hasil olahan memenuhi baku mutu. “Kami siap memfasilitasi, bukan hanya menguji, tapi juga memberikan pembinaan. Jika ada yang belum optimal, akan kami bina,” tegasnya.

Selain limbah cair, DLH juga menyoroti pengelolaan sampah di lingkungan SPPG. Saat ini, pengambilan sampah dari tiap unit masih dalam tahap pendataan. Nantinya, DLH akan memfasilitasi melalui pembuatan zonasi dan pengangkutan sesuai kapasitas armada yang tersedia. “Pengambilan sampah ini masih dalam tahap pendataan. Nantinya akan difasilitasi melalui pembuatan zonasi dan diangkut sesuai kapasitas armada yang tersedia,” jelas Anwar.

Sinergi DLH dan SPPG untuk Program MBG Berkelanjutan

Koordinator Wilayah SPPG Sumenep, Moh. Kholilurrahman Hidayatullah, mengapresiasi inisiatif DLH menggelar sosialisasi pengolahan air limbah dan sampah bagi seluruh SPPG di Sumenep. Ia berharap sinergi antara kedua pihak terus berlanjut demi mendukung tata kelola lingkungan yang lebih baik.

“Kami berterima kasih kepada DLH karena sudah berinisiatif melakukan sosialisasi pengolahan air limbah dan pengolahan sampah,” ujar Kholilurrahman. “Kami akan terus menjalin sinergitas untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan secara maksimal dan berdampak langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Dengan pengawasan yang diperketat dan pendampingan berkelanjutan, DLH Sumenep berkomitmen menciptakan ekosistem SPPG yang tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga ramah lingkungan—sehingga program MBG dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kabupaten Sumenep.