Peluncuran layanan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran dan ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mengenai pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat Besri Rahmad, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova, Kepala SMPN 28 Padang Zumfiardi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Sekolah Jadi Ujung Tombak Padang Menuju Kota Cerdas

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa program jemput bola KIA bukan sekadar pelayanan administrasi, melainkan bagian dari strategi besar membangun Kota Padang sebagai Smart City yang ditopang oleh sistem data kependudukan yang akurat dan terintegrasi.

Menurutnya, transformasi digital tidak akan berjalan maksimal apabila pemerintah tidak memiliki basis data penduduk yang lengkap dan berkualitas.

“Kita ingin pendidikan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Smart City seperti yang sudah kita lakukan dalam Program Unggulan Smart Surau. Tanpa didukung data yang mumpuni, hal tersebut tidak akan pernah terwujud,” ujar Fadly Amran.

Ia menjelaskan bahwa sekolah menjadi lokasi paling efektif untuk mempercepat pendataan anak-anak usia sekolah yang hingga kini belum memiliki KIA. Melalui kolaborasi antara Disdukcapil dan Dinas Pendidikan, pemerintah berharap seluruh peserta didik dapat memperoleh identitas kependudukan secara cepat tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

Ambisi Besar Pemko Padang untuk Data Terpadu

Fadly Amran mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Padang saat ini tengah membangun konsep One Big Data, yaitu sistem data terpadu yang menjadi dasar seluruh pelayanan publik dan kebijakan pembangunan.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk bersama-sama mempercepat kepemilikan KIA maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Kita saat ini sedang berjuang membangun konsep One Big Data. Saya berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menyelesaikan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Padang,” tegasnya.

Menurut Fadly, data kependudukan yang valid akan memudahkan pemerintah dalam merancang berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga pelayanan publik berbasis digital.

80 Ribu Anak Padang Belum Punya KIA

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan memaparkan kondisi terkini administrasi kependudukan di Kota Padang.

Berdasarkan Data Kependudukan Semester II Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Padang mencapai 961.910 jiwa, terdiri dari 480.190 laki-laki dan 481.720 perempuan.

Untuk kepemilikan KTP elektronik, capaian Kota Padang sudah sangat tinggi, yakni 680.270 orang atau 99,16 persen dari total penduduk wajib KTP.

Namun, pada kepemilikan Kartu Identitas Anak, capaian tersebut masih perlu digenjot.

Dari sekitar 266.000 anak yang wajib memiliki KIA, baru 186.200 anak atau sekitar 70 persen yang telah memiliki kartu identitas tersebut. Artinya, masih terdapat sekitar 79.800 anak atau 30 persen yang belum memiliki KIA.

Data tersebut menjadi dasar Pemerintah Kota Padang meluncurkan layanan jemput bola agar proses penerbitan KIA dapat menjangkau sekolah-sekolah secara langsung tanpa membebani masyarakat.

KIA Kunci Akses Layanan Publik Anak

Ances Kurniawan menegaskan bahwa Kartu Identitas Anak memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibanding sekadar dokumen administrasi.

Menurutnya, KIA merupakan identitas resmi anak yang menjadi pintu masuk dalam memperoleh berbagai layanan publik, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan hingga perlindungan anak.

Keberadaan KIA juga akan memperkuat akurasi data pemerintah sehingga seluruh program bantuan maupun pelayanan dapat diberikan secara tepat sasaran.

Target 100 Persen Sebelum 2026 Berakhir

Disdukcapil Kota Padang optimistis target kepemilikan KIA dapat dituntaskan sebelum akhir tahun 2026.

Untuk mewujudkannya, strategi jemput bola akan terus diperluas ke berbagai sekolah melalui sinergi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kita menargetkan menjelang akhir tahun ini capaian KIA di Kota Padang sudah mencapai 100 persen. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sebagai bagian dari Program Unggulan Padang Melayani,” ujar Ances Kurniawan.

Dengan dimulainya layanan jemput bola tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam kepemilikan identitas resmi. Di saat yang sama, langkah ini menjadi pijakan penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital berbasis One Big Data, sehingga pelayanan publik dapat berlangsung lebih cepat, tepat, inklusif, dan terintegrasi bagi seluruh masyarakat Kota Padang.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta, Khamim Zarkasih Putro, menyatakan dukungan terhadap niat pemerintah melindungi anak dari paparan konten negatif dan perilaku berisiko di era digital. Namun, ia menekankan bahwa implementasi di lapangan harus dilakukan secara sangat hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru di lingkungan sekolah.

“Kami mendukung upaya pemerintah, tetapi pendekatannya harus tepat. Jangan sampai niat melindungi justru melukai anak,” ujar Khamim.

Risiko Bullying dan Trauma Jika Penyampaian Tidak Tepat

Khamim yang juga akademisi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini memaparkan sejumlah risiko yang mungkin muncul jika materi disampaikan tanpa persiapan memadai. Ia mengkhawatirkan terjadinya perundungan terhadap siswa yang dianggap berbeda, serta potensi trauma atau rasa penasaran berlebihan pada anak usia sekolah dasar akibat bahasa yang tidak sesuai perkembangan psikologis mereka.

“Guru juga belum siap tanpa pelatihan. Penyampaian materi ini sangat rawan menghakimi jika tidak ada pembekalan yang tepat,” jelasnya.

Pendidikan Perlindungan Diri dan Penguatan Karakter

Sebagai alternatif, Dewan Pendidikan Yogyakarta merekomendasikan agar materi tersebut dikemas dengan nama “Pendidikan Perlindungan Diri dan Penguatan Karakter”. Perubahan istilah ini diharapkan dapat menggeser fokus pembelajaran ke nilai-nilai universal yang lebih mudah diterima semua pihak.

Penerapannya pun diusulkan dilakukan secara bertahap sesuai jenjang pendidikan. Untuk siswa SD, materi cukup berkisar pada akhlak dan penjagaan diri. Sementara untuk SMP dan SMA, baru dapat diperluas ke dampak sosial, hukum, dan kesehatan.

Kolaborasi Multisektor dan Pelatihan Guru Jadi Kunci

Lebih jauh, Khamim menekankan pentingnya melibatkan psikolog, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan tokoh agama dalam pelatihan guru dan konselor sekolah sebelum materi diajarkan. Setiap sekolah juga harus menyediakan ruang aman bagi siswa untuk berkonsultasi tanpa takut dihakimi.

“Pelibatan orang tua melalui pembagian modul juga penting agar edukasi di rumah dan sekolah selaras,” tambahnya.

Sebagai mitra strategis, Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kantor Wilayah Kemenag DIY, dan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk merumuskan modul yang sesuai bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Perpres Nomor 111 Tahun 2025

Rencana ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, yang menetapkan persoalan LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter. Wakil Menteri Agama RI, Romo Muhammad Syafi’i, menjelaskan bahwa pembelajaran akan berfokus pada pemberian pemahaman agar peserta didik tidak terlibat dalam gerakan LGBTQ dan memiliki bekal untuk menghindarinya.

“Kami tidak membahas praktik penyebaran di lapangan secara rinci,” tegas Romo Syafi’i seperti dilansir laman Kemenag RI.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menambahkan bahwa koordinasi kebijakan ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kemenag, Kementerian Komunikasi, Kementerian Sosial, serta kementerian teknis lainnya yang menyelenggarakan sekolah kedinasan.