Kedua kursi yang diduga kuat merupakan aset milik Pemkot Surabaya tersebut langsung diamankan untuk proses identifikasi lebih lanjut. Petugas juga membawa seorang yang diduga sebagai pemilik lapak ke Polsek Gubeng guna menjalani pendataan dan penanganan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya, Mudita Dhira Widaksa, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut serius atas temuan di lapangan. Kondisi kedua kursi saat ditemukan cukup mencurigakan—satu kursi berada di atas timbangan, diduga sedang dalam proses penimbangan untuk dijual, sementara kursi lainnya disandarkan di tembok lapak.

Kronologi Pengungkapan Aset Pemkot di Lapak Barang Bekas

Proses pengungkapan bermula dari patroli rutin yang dilakukan Satpol PP di wilayah Jalan Kaliwaron. Petugas yang mencurigai adanya kejanggalan di salah satu lapak barang bekas kemudian melakukan pemeriksaan. Hasilnya, dua kursi besi dengan logo resmi Pemkot Surabaya ditemukan dalam kondisi siap untuk ditimbang.

“Saat ditemukan, salah satu kursi berada di atas timbangan sehingga diduga sedang dalam proses penimbangan. Sementara satu kursi lainnya disandarkan di tembok,” jelas Mudita Dhira Widaksa dalam keterangannya, Jumat, 24 Juli 2026.

Setelah mengamankan barang bukti, petugas membawa pemilik lapak ke Polsek Gubeng untuk dilakukan pendataan dan proses hukum lebih lanjut. Penanganan terhadap pihak yang diduga sebagai pemilik lapak kini sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian.

Status Kepemilikan Kursi Masih Dalam Verifikasi

Satpol PP Surabaya saat ini masih melakukan verifikasi terhadap status kepemilikan kedua kursi tersebut. Langkah ini penting untuk memastikan apakah kursi-kursi itu benar-benar aset pemerintah yang hilang atau disalahgunakan.

“Kami membawa barang bukti beserta yang diduga sebagai pemilik lapak ke Polsek Gubeng untuk dilakukan pendataan dan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Mudita.

Proses identifikasi meliputi penelusuran asal-usul kursi, pencocokan dengan data inventaris aset Pemkot Surabaya, serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran kursi tersebut.

Komitmen Pemkot Surabaya Jaga Aset Daerah

Menyikapi temuan ini, Satpol PP Surabaya berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap aset-aset pemerintah kota. Mudita menegaskan bahwa insiden ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih waspada.

“Kami akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di berbagai wilayah. Harapannya tidak ada lagi aset milik pemerintah yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Mudita.

Peningkatan patroli ini akan dilakukan secara berkala dan menyeluruh di seluruh wilayah Surabaya. Satpol PP juga akan memperkuat sistem pelaporan dan respons cepat terhadap dugaan penyalahgunaan aset pemerintah.

Sinergi Multipihak untuk Pengawasan Aset Kota

Dalam upaya mencegah terulangnya kasus serupa, Satpol PP Surabaya tidak bekerja sendiri. Lembaga ini memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, perangkat wilayah, tokoh agama, hingga masyarakat umum.

“Kami akan terus bersinergi dengan TNI, Polri, perangkat wilayah, tokoh agama, hingga masyarakat dalam menjaga aset kota,” ujar Mudita.

Partisipasi masyarakat dianggap kunci dalam pengawasan aset pemerintah. Untuk itu, Satpol PP mengimbau warga yang menemukan kejanggalan atau dugaan penyalahgunaan aset Pemkot Surabaya untuk segera melapor.

“Apabila masyarakat menemukan dugaan penyalahgunaan aset pemerintah, diharapkan segera melaporkannya kepada petugas terdekat atau melalui Command Center 112,” pungkasnya.

Langkah ini sejalan dengan upaya Pemkot Surabaya untuk menciptakan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel, serta melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan publik.

Kegiatan ini bukan sekadar operasi biasa, melainkan bagian dari upaya preventif yang mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan edukatif. Tujuannya jelas: membina masyarakat agar bersama-sama menciptakan suasana aman, tertib, dan selaras dengan nilai-nilai Syari’at Islam.

Dalam patroli tersebut, petugas menemukan beberapa pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada di lokasi minim penerangan. Alih-alih langsung mengambil tindakan tegas, petugas melakukan pemeriksaan identitas, memberikan pembinaan, dan mengingatkan agar menghindari perilaku yang berpotensi melanggar Qanun Syari’at Islam. Setelah mendapat pembinaan, mereka dipersilakan pulang.

Teguran Santun untuk Pelanggaran Busana dan Kenakalan Remaja

Petugas juga memberikan teguran secara santun kepada warga yang mengenakan pakaian belum sesuai ketentuan Syari’at Islam. Beberapa laki-laki menggunakan celana pendek di tempat umum, sementara perempuan mengenakan pakaian ketat. Pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk edukasi agar masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga etika berpakaian sesuai nilai-nilai Syari’at Islam.

Selain itu, petugas masih menjumpai remaja yang berkeliaran hingga larut malam, termasuk setelah pukul 23.00 WIB. Kepada mereka diberikan imbauan agar segera pulang demi menjaga keselamatan, ketertiban, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Peran Penting Pelaku Usaha dan Orang Tua

Kasat Pol PP dan WH Kabupaten Aceh Jaya, Lukman Hakim, S.H., menegaskan bahwa patroli ini bukan untuk mencari kesalahan masyarakat, melainkan sebagai bentuk pembinaan dan pencegahan agar pelaksanaan Qanun Syari’at Islam berjalan baik.

“Kami mengajak seluruh pemilik warung kopi, kafe, rumah makan, dan pelaku usaha lainnya untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Qanun Syari’at Islam. Apabila melihat adanya pengunjung yang berpotensi melakukan pelanggaran atau mengenakan busana yang belum sesuai, hendaknya diberikan teguran dan imbauan secara baik, santun, dan persuasif. Peran pelaku usaha sangat penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang tertib, aman, dan nyaman,” ujar Lukman Hakim.

Ia juga mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, khususnya remaja, agar tidak berkeliaran hingga larut malam tanpa keperluan yang jelas.

“Pembinaan generasi muda tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga dan mengawasi anak-anak agar terhindar dari pergaulan yang dapat merugikan diri sendiri maupun berpotensi melanggar Qanun Syari’at Islam. Keberhasilan pelaksanaan Syari’at Islam hanya dapat terwujud dengan dukungan seluruh elemen masyarakat,” tutupnya.

Selama pelaksanaan patroli, kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Jaya akan terus melaksanakan patroli rutin sebagai bagian dari upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan Qanun Syari’at Islam di wilayah tersebut.