Senin lalu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto hadir di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau di Pekanbaru untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Kehadiran orang nomor satu di pemerintahan provinsi tersebut menandai babak baru dalam penyidikan yang terus meluas ke berbagai lapisan birokrasi.

KPK memastikan pemeriksaan terhadap SF Hariyanto dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Riau pada periode ketika dugaan tindak pidana korupsi terjadi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan bukti secara komprehensif dan mengungkap jaringan pemerasan yang diduga sistematis.

Enam Saksi Dipanggil untuk Ungkap Jaringan Pemerasan

Dalam panggilan pemeriksaan terbaru, KPK tidak hanya memanggil SF Hariyanto. Lima saksi lainnya juga dihadirkan untuk memberikan keterangan yang saling melengkapi. Mereka adalah Rafii dan Dahri Iskandar, keduanya ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid; Siti Aisyah, anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB; Bambang Suwarno, mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau; serta Febri Ramadani, sopir Gubernur Riau.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan jadwal pemeriksaan tersebut. “Benar. Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap SFH selaku Wakil Gubernur Riau sebagai saksi,” ujarnya seperti dilansir dari keterangan resmi KPK.

Menurut Budi, pemeriksaan saksi-saksi ini bertujuan memperkuat alat bukti dan mengungkap secara utuh modus operandi dugaan pemerasan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran proyek di dinas teknis provinsi.

Perkara Berawal from OTT dan Berlanjut ke Penetapan Tersangka

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, yang kemudian berkembang menjadi penyidikan penuh. Pada 13 April 2026, KPK resmi menetapkan Marjani, ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, sebagai tersangka. Marjani langsung ditahan untuk mencegah potensi penghilangan bukti dan intervensi terhadap saksi.

Penetapan Marjani sebagai tersangka merupakan titik balik dalam kasus ini. Dari pengembangannya, penyidik menemukan keterlibatan lebih luas yang menyeret nama-nama pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Tiga Terdakwa Menanti Putusan, Sidang Hampir Selesai

Sementara penyidikan terhadap Marjani masih berlangsung, proses hukum terhadap tiga terdakwa lainnya telah memasuki tahap akhir. Mereka adalah Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Dani M. Nursalam.

Majelis hakim dijadwalkan akan membacakan putusan perkara pada 30 Juli 2026. Vonis terhadap ketiga terdakwa ini dinantikan sebagai indikator keseriusan pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur daerah.

Penyidikan Masih Terbuka untuk Pengembangan Lebih Lanjut

KPK menegaskan bahwa penyidikan kasus ini masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pendalaman terhadap pihak-pihak lain. Apabila ditemukan alat bukti yang cukup, nama-nama baru dapat ditambahkan sebagai tersangka atau saksi.

Pernyataan ini disampaikan seiring dengan masih berlangsungnya pemeriksaan terhadap Marjani. Tim penyidik KPK terus bekerja untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi yang terjadi dalam pengelolaan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di tingkat daerah, terutama di sektor pembangunan infrastruktur yang rawan penyimpangan anggaran. Publik menanti transparansi dan ketegasan hukum dari KPK hingga kasus ini tuntas.