Peluncuran layanan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang Fadly Amran dan ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang mengenai pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Disdukcapil Provinsi Sumatera Barat Besri Rahmad, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Yopi Krislova, Kepala SMPN 28 Padang Zumfiardi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Sekolah Jadi Ujung Tombak Padang Menuju Kota Cerdas

Dalam sambutannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa program jemput bola KIA bukan sekadar pelayanan administrasi, melainkan bagian dari strategi besar membangun Kota Padang sebagai Smart City yang ditopang oleh sistem data kependudukan yang akurat dan terintegrasi.

Menurutnya, transformasi digital tidak akan berjalan maksimal apabila pemerintah tidak memiliki basis data penduduk yang lengkap dan berkualitas.

“Kita ingin pendidikan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Smart City seperti yang sudah kita lakukan dalam Program Unggulan Smart Surau. Tanpa didukung data yang mumpuni, hal tersebut tidak akan pernah terwujud,” ujar Fadly Amran.

Ia menjelaskan bahwa sekolah menjadi lokasi paling efektif untuk mempercepat pendataan anak-anak usia sekolah yang hingga kini belum memiliki KIA. Melalui kolaborasi antara Disdukcapil dan Dinas Pendidikan, pemerintah berharap seluruh peserta didik dapat memperoleh identitas kependudukan secara cepat tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

Ambisi Besar Pemko Padang untuk Data Terpadu

Fadly Amran mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Padang saat ini tengah membangun konsep One Big Data, yaitu sistem data terpadu yang menjadi dasar seluruh pelayanan publik dan kebijakan pembangunan.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk bersama-sama mempercepat kepemilikan KIA maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Kita saat ini sedang berjuang membangun konsep One Big Data. Saya berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menyelesaikan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Padang,” tegasnya.

Menurut Fadly, data kependudukan yang valid akan memudahkan pemerintah dalam merancang berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga pelayanan publik berbasis digital.

80 Ribu Anak Padang Belum Punya KIA

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan memaparkan kondisi terkini administrasi kependudukan di Kota Padang.

Berdasarkan Data Kependudukan Semester II Tahun 2025, jumlah penduduk Kota Padang mencapai 961.910 jiwa, terdiri dari 480.190 laki-laki dan 481.720 perempuan.

Untuk kepemilikan KTP elektronik, capaian Kota Padang sudah sangat tinggi, yakni 680.270 orang atau 99,16 persen dari total penduduk wajib KTP.

Namun, pada kepemilikan Kartu Identitas Anak, capaian tersebut masih perlu digenjot.

Dari sekitar 266.000 anak yang wajib memiliki KIA, baru 186.200 anak atau sekitar 70 persen yang telah memiliki kartu identitas tersebut. Artinya, masih terdapat sekitar 79.800 anak atau 30 persen yang belum memiliki KIA.

Data tersebut menjadi dasar Pemerintah Kota Padang meluncurkan layanan jemput bola agar proses penerbitan KIA dapat menjangkau sekolah-sekolah secara langsung tanpa membebani masyarakat.

KIA Kunci Akses Layanan Publik Anak

Ances Kurniawan menegaskan bahwa Kartu Identitas Anak memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibanding sekadar dokumen administrasi.

Menurutnya, KIA merupakan identitas resmi anak yang menjadi pintu masuk dalam memperoleh berbagai layanan publik, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan hingga perlindungan anak.

Keberadaan KIA juga akan memperkuat akurasi data pemerintah sehingga seluruh program bantuan maupun pelayanan dapat diberikan secara tepat sasaran.

Target 100 Persen Sebelum 2026 Berakhir

Disdukcapil Kota Padang optimistis target kepemilikan KIA dapat dituntaskan sebelum akhir tahun 2026.

Untuk mewujudkannya, strategi jemput bola akan terus diperluas ke berbagai sekolah melalui sinergi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kita menargetkan menjelang akhir tahun ini capaian KIA di Kota Padang sudah mencapai 100 persen. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sebagai bagian dari Program Unggulan Padang Melayani,” ujar Ances Kurniawan.

Dengan dimulainya layanan jemput bola tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam kepemilikan identitas resmi. Di saat yang sama, langkah ini menjadi pijakan penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital berbasis One Big Data, sehingga pelayanan publik dapat berlangsung lebih cepat, tepat, inklusif, dan terintegrasi bagi seluruh masyarakat Kota Padang.

Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda penyampaian materi, tetapi juga menjadi ruang edukasi yang mengajak siswa memahami bahwa perundungan bukanlah candaan biasa. Setiap tindakan mengejek, mengucilkan, mengintimidasi, hingga kekerasan fisik maupun verbal dapat meninggalkan luka psikologis yang berkepanjangan bagi korban.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai kasus bullying yang menimpa pelajar, mahasiswa KKN UIN Imam Bonjol menilai edukasi sejak usia sekolah dasar menjadi langkah paling efektif untuk memutus rantai perundungan di masa depan.

Siswa Belajar Mengenali dan Menolak Perundungan

Selama dua hari pelaksanaan, para mahasiswa menyampaikan materi secara komunikatif dan interaktif. Melalui diskusi, permainan edukatif, simulasi, hingga sesi tanya jawab, siswa diajak mengenali berbagai bentuk bullying, memahami dampak yang ditimbulkan terhadap korban maupun pelaku, serta belajar bagaimana bersikap ketika melihat atau mengalami tindakan perundungan.

Para peserta tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Mereka aktif menjawab pertanyaan, berbagi pengalaman sederhana yang pernah terjadi di lingkungan sekolah, sekaligus belajar bahwa menghargai perbedaan merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kehidupan sosial yang sehat.

Mahasiswa KKN juga menekankan bahwa bullying tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Ucapan yang merendahkan, ejekan terhadap kondisi fisik, pengucilan dalam pergaulan, hingga intimidasi melalui media sosial merupakan bentuk perundungan yang sama-sama dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan mental dan perkembangan anak.

Menurut mereka, korban bullying kerap mengalami penurunan rasa percaya diri, kesulitan belajar, gangguan emosional, hingga trauma berkepanjangan apabila tidak segera mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar.

Mengapa Sekolah Dasar Jadi Sasaran Utama?

Pemilihan siswa sekolah dasar sebagai sasaran utama kegiatan bukan tanpa alasan. Masa kanak-kanak merupakan periode penting dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial. Pada fase inilah anak mulai belajar memahami empati, menghargai perbedaan, mengendalikan emosi, serta membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya.

Melalui sosialisasi ini, mahasiswa KKN berharap nilai-nilai saling menghormati, saling menghargai, peduli terhadap sesama, dan berani menolak tindakan perundungan dapat tertanam kuat dalam diri peserta didik.

Dengan bekal karakter tersebut, diharapkan para siswa mampu tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan keberanian untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Pencegahan Lebih Efektif Daripada Penanganan”

Wakil Ketua KKN 52 Aie Pacah, Fadli Hasibuan, mengatakan bahwa kegiatan ini lahir dari keprihatinan mahasiswa terhadap meningkatnya kasus bullying yang terjadi di Kota Padang.

“Melihat maraknya kasus bullying yang terjadi di Kota Padang saat ini, kami memandang sosialisasi ini sangat penting dan mendesak untuk dilaksanakan. Kami berharap penanaman nilai-nilai anti-bullying kepada anak-anak sekolah dasar dapat membentuk karakter yang saling menghormati dan menghargai sesama. Dengan demikian, ketika mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, diharapkan tidak lagi terjadi tindakan bullying di lingkungan sekolah,” ujar Fadli Hasibuan.

Ia menegaskan bahwa pencegahan merupakan langkah yang jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah perundungan terjadi. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Komitmen Bersama Mewujudkan Lingkungan Belajar yang Aman

Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari komitmen KKN 52 UIN Imam Bonjol Padang dalam menghadirkan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Mahasiswa berharap edukasi yang diberikan mampu menumbuhkan budaya saling menghormati serta meningkatkan kepedulian seluruh warga sekolah terhadap pentingnya menjaga lingkungan belajar yang bebas dari intimidasi.

Lebih dari sekadar kegiatan seremonial, sosialisasi ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya gerakan bersama untuk menolak segala bentuk perundungan di lingkungan pendidikan. Sinergi antara guru, orang tua, siswa, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan sekolah yang benar-benar menjadi tempat tumbuh kembang anak secara aman, nyaman, dan bermartabat.

Melalui langkah sederhana namun bermakna ini, Mahasiswa KKN Angkatan 52 UIN Imam Bonjol Padang ingin menegaskan bahwa pencegahan bullying harus dimulai dari pendidikan karakter sejak dini. Sebab, lingkungan sekolah yang sehat tidak hanya melahirkan generasi yang berprestasi, tetapi juga generasi yang berempati, menghargai sesama, dan mampu menjadi agen perubahan bagi masa depan yang lebih baik.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran retribusi yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyegelan dilakukan setelah para pedagang menerima tiga tahap surat peringatan namun tidak menindaklanjutinya.

Meski mengambil sikap tegas, pemerintah tetap membuka ruang bagi pedagang untuk menyelesaikan kewajiban mereka melalui berbagai kemudahan, termasuk skema cicilan dan program penghapusan denda.

Respons Positif Pedagang Usai Penyegelan

Kepala UPTD Pasar Raya Dinas Perdagangan Kota Padang, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa penyegelan 44 petak toko bukanlah tindakan yang diambil secara tiba-tiba. Proses ini telah melalui tahapan administratif yang lengkap, dimulai dari Surat Peringatan Pertama (SP 1), Surat Peringatan Kedua (SP 2), hingga Surat Peringatan Ketiga (SP 3).

“Karena surat peringatan ketiga tidak juga ditindaklanjuti, maka atas instruksi pimpinan kami melakukan penyegelan,” ujar Faisal saat ditemui di kawasan Pasar Raya Barat, Selasa (28/7/2026).

Langkah tegas ini ternyata membuahkan hasil. Sejak Selasa pagi, belasan pedagang telah mendatangi Kantor UPTD Pasar Raya untuk mengurus pembayaran tunggakan retribusi. Bahkan, beberapa pedagang sudah datang pada Senin sebelum penyegelan dilakukan setelah mengetahui rencana penertiban tersebut.

“Ini menunjukkan adanya iktikad baik dari para pedagang untuk menyelesaikan kewajibannya,” tambah Faisal.

Penertiban Bertahap di Seluruh Kawasan Pasar Raya

Faisal mengungkapkan bahwa penertiban di Pasar Raya Barat merupakan tahap awal dari program penataan kawasan Pasar Raya secara menyeluruh. Setelah kawasan barat, langkah serupa akan diterapkan secara bertahap di kawasan pertokoan Fase 1 hingga Fase 7.

Proses penertiban yang bertahap ini diperlukan mengingat luasnya kawasan perdagangan serta ribuan petak toko yang tersebar di berbagai blok, seperti Blok A, Blok B, Blok C, Rajawali, Merpati, Koppas, hingga kawasan Fase 1 sampai Fase 7. Keterbatasan jumlah personel dan waktu pelaksanaan juga menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi penertiban.

Kemudahan Pembayaran dan Penghapusan Denda

Di balik tindakan tegas penyegelan, Pemerintah Kota Padang sebenarnya telah menyiapkan berbagai bentuk keringanan bagi para pedagang. Salah satunya adalah skema pembayaran secara bertahap atau dicicil. Mekanisme ini memungkinkan pedagang untuk tidak melunasi seluruh tunggakan sekaligus, melainkan menyesuaikan pembayaran dengan kemampuan keuangan masing-masing.

Lebih dari itu, dalam rangka menyambut Hari Jadi Kota (HJK) Padang, pemerintah meluncurkan program penghapusan denda retribusi. Program yang berlaku mulai 20 Juli hingga 20 September 2026 ini memberikan kesempatan bagi seluruh pedagang yang masih memiliki tunggakan untuk melunasi kewajiban mereka tanpa beban denda.

“Pemko Padang memberikan bantuan berupa penghapusan denda retribusi sejak 20 Juli hingga 20 September 2026. Ini tentu sangat membantu para pedagang yang memiliki tunggakan sehingga mereka hanya perlu menyelesaikan pokok retribusiny,” jelas Faisal.

Imbauan untuk Memanfaatkan Momentum

Faisal berharap para pedagang dapat memanfaatkan kesempatan penghapusan denda ini sebaik mungkin sebelum masa program berakhir. Ia menekankan bahwa peningkatan penerimaan retribusi akan berdampak langsung pada pembangunan Kota Padang dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk kepentingan masyarakat luas.

“Kami mengimbau seluruh pedagang di Pasar Raya agar memanfaatkan momentum penghapusan denda ini untuk segera melakukan pembayaran,” tuturnya.

Menuju Tata Kelola Pasar yang Lebih Baik

Pemerintah Kota Padang menegaskan bahwa penertiban retribusi ini bukan semata-mata bertujuan memberikan sanksi. Lebih dari itu, langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola Pasar Raya yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan.

Melalui kombinasi antara penegakan aturan, kemudahan pembayaran secara mencicil, serta penghapusan denda, pemerintah berharap seluruh pedagang dapat memenuhi kewajibannya tanpa mengganggu keberlangsungan usaha mereka. Dengan demikian, penerimaan retribusi dapat terus meningkat sebagai modal penting dalam membiayai pembangunan Kota Padang dan peningkatan pelayanan publik di masa mendatang.