Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi penangkapan tersebut pada Rabu pagi, 29 Juli 2026. Namun, KPK belum merinci dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat bupati.

Anom Widiyantoro adalah Bupati Pemalang periode 2025–2030 yang memenangkan Pilkada 2024 dengan dukungan Partai Golkar dan lima partai lainnya. Sebelum masuk politik, ia berkarier sebagai profesional di sejumlah BUMN, termasuk PT Wijaya Karya dan PT Hotel Indonesia Properti.

Perjalanan Karier Anom Widiyantoro yang Terhenti

Anom Widiyantoro memiliki latar belakang karier yang kuat di sektor korporasi sebelum memutuskan berkecimpung di dunia politik. Ia pernah menduduki posisi strategis di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk hingga menjadi general manager. Kemudian, ia menjabat sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Sumber Daya Manusia di PT Hotel Indonesia Properti.

Pada 2024, Anom mengundurkan diri dari posisi korporatnya untuk maju dalam kontestasi Pilkada Pemalang. Berpasangan dengan Nurkholes, ia berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 278.043 suara atau 44,51 persen dari total suara sah. Ia resmi dilantik sebagai Bupati Pemalang pada 20 Februari 2025.

KPK Masih Selidiki Kasus, Detail Dugaan Korupsi Belum Diungkap

Meski telah mengonfirmasi penangkapan Anom Widiyantoro, pihak KPK hingga Rabu pagi belum memberikan penjelasan rinci mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto hanya membenarkan bahwa bupati tersebut ditangkap dalam operasi yang digelar sejak Selasa.

Ketiadaan informasi detail dari KPK menimbulkan pertanyaan mengenai natura kasus yang sedang diselidiki. Publik menunggu keterangan lebih lanjut dari lembaga antirasuah tersebut.

Penangkapan Ini Jadi Ujian Bagi KPK dan Pemerintahan Daerah

Penangkapan Bupati Pemalang dalam OTT menandai satu lagi langkah KPK dalam memberantas korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Operasi ini juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

KPK diperkirakan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap dugaan korupsi yang menjerat Anom Widiyantoro. Masyarakat mengharapkan transparansi dan proses hukum yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan dalam penanganan kasus ini.

Senin lalu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto hadir di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau di Pekanbaru untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Kehadiran orang nomor satu di pemerintahan provinsi tersebut menandai babak baru dalam penyidikan yang terus meluas ke berbagai lapisan birokrasi.

KPK memastikan pemeriksaan terhadap SF Hariyanto dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Riau pada periode ketika dugaan tindak pidana korupsi terjadi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan bukti secara komprehensif dan mengungkap jaringan pemerasan yang diduga sistematis.

Enam Saksi Dipanggil untuk Ungkap Jaringan Pemerasan

Dalam panggilan pemeriksaan terbaru, KPK tidak hanya memanggil SF Hariyanto. Lima saksi lainnya juga dihadirkan untuk memberikan keterangan yang saling melengkapi. Mereka adalah Rafii dan Dahri Iskandar, keduanya ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid; Siti Aisyah, anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB; Bambang Suwarno, mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau; serta Febri Ramadani, sopir Gubernur Riau.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan jadwal pemeriksaan tersebut. “Benar. Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap SFH selaku Wakil Gubernur Riau sebagai saksi,” ujarnya seperti dilansir dari keterangan resmi KPK.

Menurut Budi, pemeriksaan saksi-saksi ini bertujuan memperkuat alat bukti dan mengungkap secara utuh modus operandi dugaan pemerasan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran proyek di dinas teknis provinsi.

Perkara Berawal from OTT dan Berlanjut ke Penetapan Tersangka

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, yang kemudian berkembang menjadi penyidikan penuh. Pada 13 April 2026, KPK resmi menetapkan Marjani, ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, sebagai tersangka. Marjani langsung ditahan untuk mencegah potensi penghilangan bukti dan intervensi terhadap saksi.

Penetapan Marjani sebagai tersangka merupakan titik balik dalam kasus ini. Dari pengembangannya, penyidik menemukan keterlibatan lebih luas yang menyeret nama-nama pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Tiga Terdakwa Menanti Putusan, Sidang Hampir Selesai

Sementara penyidikan terhadap Marjani masih berlangsung, proses hukum terhadap tiga terdakwa lainnya telah memasuki tahap akhir. Mereka adalah Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur Dani M. Nursalam.

Majelis hakim dijadwalkan akan membacakan putusan perkara pada 30 Juli 2026. Vonis terhadap ketiga terdakwa ini dinantikan sebagai indikator keseriusan pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur daerah.

Penyidikan Masih Terbuka untuk Pengembangan Lebih Lanjut

KPK menegaskan bahwa penyidikan kasus ini masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pendalaman terhadap pihak-pihak lain. Apabila ditemukan alat bukti yang cukup, nama-nama baru dapat ditambahkan sebagai tersangka atau saksi.

Pernyataan ini disampaikan seiring dengan masih berlangsungnya pemeriksaan terhadap Marjani. Tim penyidik KPK terus bekerja untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi yang terjadi dalam pengelolaan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di tingkat daerah, terutama di sektor pembangunan infrastruktur yang rawan penyimpangan anggaran. Publik menanti transparansi dan ketegasan hukum dari KPK hingga kasus ini tuntas.

Rapat teknis ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Sektor Pertanahan yang sebelumnya diadakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung. Transformasi layanan pertanahan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dikawal bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem pelayanan publik.

KPK mengungkapkan bahwa sektor pertanahan masih rentan terhadap praktik korupsi, mulai dari pengelolaan aset daerah, pelayanan perizinan, hingga optimalisasi penerimaan pajak daerah. Untuk itu, penguatan tata kelola dilakukan melalui delapan area intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP), mencakup pengelolaan barang milik daerah, pelayanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, dan penguatan pengawasan internal pemerintah.

Sembilan Paket Program Siap Diterapkan di Daerah

Dalam rapat teknis tersebut, Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto, memaparkan sembilan klaster paket program kerja sama yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN kepada pemerintah daerah. Program-program tersebut meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), percepatan pendaftaran tanah, percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), KKN Tematik Pertanahan, integrasi KP2B/LP2B dalam RTRW, optimalisasi peran GTRA dalam penyelesaian isu pertanahan dan tata ruang daerah, pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

“Kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan komitmen, tetapi akan diwujudkan melalui langkah-langkah teknis yang terukur dan berkelanjutan,” tegas Dedi.

Dashboard Khusus untuk Bupati dan Wali Kota

Sebagai bagian dari implementasi, Kementerian ATR/BPN akan menyiapkan dashboard pertanahan dan tata ruang bagi setiap bupati dan wali kota. Dashboard ini memuat peta kondisi pertanahan, tata ruang, serta kinerja pelayanan kantor pertanahan di masing-masing wilayah. Instrumen ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data.

Selain itu, ATR/BPN juga akan menyampaikan analisis isu pertanahan dan tata ruang secara berkala setiap enam bulan, diawali dengan kunjungan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN bersama jajaran kantor pertanahan ke pemerintah kabupaten/kota guna memperkuat komitmen pelaksanaan program.

Setiap Daerah Diminta Tunjuk PIC

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Dedi meminta setiap daerah menunjuk person in charge (PIC). PIC humas bertugas mengedukasi masyarakat melalui publikasi dan media sosial, sedangkan PIC teknis bertanggung jawab terhadap pelaporan berkala setiap tiga bulan.

“Hari ini memang seremonial. Sekarang kita membentuk tim teknis dan mengonkretkan langkah kerja. Dalam dua minggu ke depan sudah ada agenda yang harus langsung dijalankan,” ujar Dedi.

Jangan Sekadar Seremonial

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, berharap rapat teknis ini menjadi momentum untuk segera mengeksekusi program yang telah disepakati. Ia menegaskan bahwa rangkaian kegiatan dirancang agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan menghasilkan langkah nyata.

Edi juga mengingatkan pentingnya sinergi antara sekretaris daerah dan jajaran kantor pertanahan sebagai pihak yang memiliki posisi strategis dalam pengambilan keputusan di daerah. “Pelayanan publik harus menjadi prioritas utama. Kepentingan masyarakat harus selalu didahulukan,” tegasnya.

Sekda Lampung Ajak Semua Pihak Serius Mengawal

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengajak seluruh sekretaris daerah kabupaten/kota untuk memperkuat kolaborasi dalam mengawal implementasi sembilan paket program kerja sama tersebut. Menurutnya, komitmen yang telah ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur, serta para bupati dan wali kota harus diwujudkan melalui kerja nyata.

“Saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota bersama Pemerintah Provinsi Lampung untuk benar-benar serius mengawal sembilan program kerja sama ini. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, kita berharap pada akhir tahun nanti seluruh target yang telah disepakati dapat diwujudkan bersama demi peningkatan pelayanan publik, penguatan fiskal daerah, dan pengamanan aset daerah,” pungkas Marindo.