Kapolsek Kayoa, IPTU Sukardi Sain, S.Pd., membenarkan bahwa penyidik telah melayangkan surat panggilan pada Rabu, 29 Juli 2026, namun terlapor tidak muncul tanpa memberikan keterangan. “Undangan sudah dilayangkan, namun yang bersangkutan tidak hadir,” ujar Kapolsek.

Saat ini, penyidik telah mengumpulkan keterangan dari korban dan sejumlah saksi. Kanit Reskrim Polsek Kayoa tengah menyiapkan panggilan kedua untuk meminta klarifikasi dari terlapor.

Bambu dan Kayu Jadi Alat Penganiayaan

Peristiwa bermula pada Minggu, 26 Juli 2026, sekitar pukul 16.00 WIT, di depan rumah Adam Bani, Desa Orimakurunga. Menurut keterangan korban, Rahma Bani melakukan penganiayaan dengan memukul punggungnya menggunakan bambu dan kayu. Tidak hanya itu, terduga pelaku juga melontarkan kata-kata penghinaan dan menantang korban untuk melaporkan perbuatannya ke pihak berwajib.

“Setelah memukul saya menggunakan bambu dan kayu, pelaku berteriak, ‘Silakan proses saya! Saya ini banyak uang, jadi tidak akan bisa berhasil ditahan polisi’,” ucap Rohani Paes menirukan perkataan terlapor.

Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami nyeri di bagian punggung belakang dan terpaksa menjalani pengobatan.

Laporan Resmi Diterima Polsek

Kasus ini resmi dilaporkan ke Polsek Kayoa pada Senin, 27 Juli 2026, dengan nomor Surat Tanda Penerimaan Laporan STPL/07/VII/2026/Sek Kayoa. Penyidik telah memeriksa korban dan saksi-saksi untuk mengumpulkan bukti awal.

“Untuk korban, penyidik sudah mengambil keterangan termasuk para saksi,” jelas Kapolsek.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur. Panggilan kedua akan segera disampaikan kepada terlapor untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Ancaman Hukuman 2,5 Tahun Penjara Menanti Terlapor

Rahma Bani dijerat dengan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penganiayaan. Pasal tersebut mengancam pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan.

Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat status terlapor sebagai seorang kepala sekolah—figur yang seharusnya menjadi teladan dalam masyarakat. Masyarakat menunggu langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus ini, sekaligus berharap agar tidak ada intervensi atau upaya menghalangi proses hukum, sebagaimana tantangan yang dilontarkan pelaku saat kejadian.

Kegiatan tambang emas di wilayah tersebut telah menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat sekitar. Aktivitas ini membuka lapangan kerja yang signifikan di Pulau Bacan, meski statusnya masih dalam kategori ilegal menurut peraturan yang berlaku.

Direktur PARADE Maluku Utara, Sahmar M. Zen, meminta pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam memfasilitasi perizinan, sekaligus meminta aparat penegak hukum mempertimbangkan aspek sosial ekonomi sebelum mengambil tindakan.

Ekonomi Warga Menggantung pada Tambang Kusubibi

Sahmar menjelaskan bahwa tambang emas Desa Kusubibi merupakan salah satu titik pertambangan paling populer di Pulau Bacan. “Hampir sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup di tambang emas Kusubibi,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (30/07/2026).

Ia menekankan pentingnya peran dinas teknis Kabupaten Halmahera Selatan dalam menyiapkan administrasi untuk kelancaran pengurusan izin Wilayah Pertambangan Rakyat dan Izin Pertambangan Rakyat. Langkah ini dinilai krusial agar masyarakat lingkar tambang dapat bekerja dengan tenang tanpa ancaman kriminalisasi.

Desakan untuk Pemkab dan Polres

Selain mendesak pemerintah kabupaten, Sahmar juga meminta Polres Halmahera Selatan mempertimbangkan sisi ekonomi dan sosial lingkungan dalam melakukan tindakan hukum. “Penindakan hukum perlu dilakukan, namun harus dilihat kembali kehidupan ekonomi masyarakat di sana,” tegasnya.

Menurut Sahmar, roda ekonomi masyarakat Desa Kusubibi sangat bergantung pada aktivitas pertambangan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang diambil harus memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Solusi Konkret Dibutuhkan

Sahmar mengakui bahwa aktivitas tambang ilegal secara aturan memang tidak dibenarkan. Namun, ia menekankan pentingnya langkah konkret dan solusi nyata dari pemerintah daerah. “Kita tetap sepakat bahwa aktivitas tambang ilegal tidak dibenarkan, tapi kehidupan ekonomi masyarakat di lokasi tambang juga harus dipikirkan,” pungkasnya.

Aktivitas tambang di Kusubibi dinilai memberikan manfaat besar, baik bagi masyarakat setempat maupun masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan. Karena itu, percepatan penerbitan izin WPR menjadi solusi yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan ekonomi warga sekaligus kepastian hukum.