Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep secara resmi mendorong Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) agar segera menetapkan TIHT tahun 2026. Langkah ini dinilai krusial mengingat sebagian petani sudah memasuki masa panen dan membutuhkan kepastian harga untuk kelangsungan ekonomi mereka.

Proses penetapan TIHT sejatinya telah memasuki tahap akhir. Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid, mengungkapkan bahwa tim dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyelesaikan penyusunan perhitungan biaya impas. Hasil tersebut kini tengah dibahas dalam rapat koordinasi di DKUPP untuk menentukan langkah final.

Proses Perhitungan yang Membutuhkan Ketelitian

Sebelumnya, Kepala DKUPP Sumenep, Moh. Ramli, menjelaskan bahwa penetapan TIHT tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan perhitungan matang yang mencakup berbagai komponen biaya produksi, mulai dari pupuk, bibit, tenaga kerja, peralatan, hingga sarana penunjang budidaya tembakau lainnya.

“Untuk menetapkan TIHT itu perlu perhitungan terlebih dahulu berkaitan dengan biaya pupuk, bibit, tenaga kerja, peralatan dan kebutuhan sarana menanam tembakau. Jadi, tidak serta-merta menetapkan TIHT,” ujar Ramli pada Kamis (16/07/2026).

Kini, DKPP Sumenep telah menyelesaikan tahap perhitungan tersebut. “Hari ini sedang rapat koordinasi di DKUPP, dan kami menyampaikan hasil yang disusun tim. Terkait apakah ada revisi mungkin hasil rapat nanti,” jelas Chainur Rasyid, Kamis (23/07/2026).

Desakan Segera Ditetapkan Mengingat Musim Panen

Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, menekankan pentingnya percepatan penetapan TIHT. Menurut politisi PPP tersebut, kondisi lapangan menunjukkan bahwa sebagian petani tembakau sudah memasuki masa panen. Ketidakpastian harga dikhawatirkan akan merugikan petani yang membutuhkan kepastian dalam menjual hasil bumi mereka.

“Kami mengimbau kepada Pemkab Sumenep untuk segera menetapkan TIHT karena saat ini sudah ada yang panen,” tegas Juhari.

Lebih lanjut, Juhari menyatakan bahwa penentuan TIHT harus mempertimbangkan dua sisi secara seimbang: kesejahteraan petani dan kelangsungan usaha pabrik pengolah tembakau. Instrumen harga ini diharapkan menjadi solusi konkret yang pro-petani tanpa mengorbankan kepentingan industri.

“Komisi II akan selalu melakukan pengawasan terhadap implementasi TIHT nantinya,” pungkas Juhari, menegaskan komitmen dewan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif di lapangan.

Kepala DLH Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, mengatakan bahwa monitoring tahap pertama telah menjangkau 76 unit SPPG. Kegiatan tersebut tidak hanya berupa inspeksi, tetapi juga disertai sosialisasi dan pembinaan bagi satuan yang pengelolaan limbahnya dinilai belum optimal. “Kami kemarin turun tahap pertama ke SPPG untuk monitoring dan sosialisasi, termasuk pembinaan bagi yang masih kurang. Dalam waktu dekat kami akan turun kembali,” ujar Anwar, Kamis (23/07/2026).

Sebelum melanjutkan ke lapangan, DLH menggelar rapat koordinasi bersama Koordinator Wilayah SPPG Sumenep dan Komisi III DPRD Sumenep. Forum ini bertujuan menyelaraskan persepsi antarinstansi sesuai regulasi pengelolaan limbah SPPG. Anwar menegaskan bahwa setiap SPPG wajib melakukan uji laboratorium air limbah setiap tiga bulan sekali, dan DLH siap memfasilitasi proses tersebut—mulai dari pengujian hingga pendampingan teknis.

Kewajiban Uji Limbah dan Pemetaan IPAL

Anwar menjelaskan bahwa DLH juga memetakan kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di tiap SPPG. Pemetaan ini membedakan unit yang sudah memenuhi standar dan yang masih memerlukan pembinaan agar hasil olahan memenuhi baku mutu. “Kami siap memfasilitasi, bukan hanya menguji, tapi juga memberikan pembinaan. Jika ada yang belum optimal, akan kami bina,” tegasnya.

Selain limbah cair, DLH juga menyoroti pengelolaan sampah di lingkungan SPPG. Saat ini, pengambilan sampah dari tiap unit masih dalam tahap pendataan. Nantinya, DLH akan memfasilitasi melalui pembuatan zonasi dan pengangkutan sesuai kapasitas armada yang tersedia. “Pengambilan sampah ini masih dalam tahap pendataan. Nantinya akan difasilitasi melalui pembuatan zonasi dan diangkut sesuai kapasitas armada yang tersedia,” jelas Anwar.

Sinergi DLH dan SPPG untuk Program MBG Berkelanjutan

Koordinator Wilayah SPPG Sumenep, Moh. Kholilurrahman Hidayatullah, mengapresiasi inisiatif DLH menggelar sosialisasi pengolahan air limbah dan sampah bagi seluruh SPPG di Sumenep. Ia berharap sinergi antara kedua pihak terus berlanjut demi mendukung tata kelola lingkungan yang lebih baik.

“Kami berterima kasih kepada DLH karena sudah berinisiatif melakukan sosialisasi pengolahan air limbah dan pengolahan sampah,” ujar Kholilurrahman. “Kami akan terus menjalin sinergitas untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan secara maksimal dan berdampak langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Dengan pengawasan yang diperketat dan pendampingan berkelanjutan, DLH Sumenep berkomitmen menciptakan ekosistem SPPG yang tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga ramah lingkungan—sehingga program MBG dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kabupaten Sumenep.