Namun, dalam beberapa waktu terakhir, ketenangan para penambang terusik oleh isu penutupan aktivitas pertambangan yang semakin menguat. Ketidakpastian ini memicu keresahan di kalangan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan manual sebagai sumber penghasilan utama.

Situasi semakin rumit dengan adanya tekanan dari oknum yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun pihak-pihak lain yang diduga memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Para penambang melaporkan praktik yang diduga mengarah pada pemerasan, menambah beban mereka dalam mencari nafkah.

Kami Hanya Ingin Mencari Makan untuk Keluarga

Adi, seorang penambang asal Desa Tolutu, mengungkapkan kegelisahan yang dirasakan dirinya dan rekan-rekannya. “Kami hanya ingin mencari makan untuk keluarga. Setiap kali ada isu penutupan atau ada oknum yang datang membuat tekanan, kami jadi khawatir. Padahal ini sumber penghasilan kami,” ujarnya.

Menurut Adi, aktivitas pertambangan manual telah menjadi bagian dari roda perekonomian masyarakat Tolutu selama bertahun-tahun. “Banyak warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap kini mampu memenuhi kebutuhan hidup melalui hasil penambangan batu hitam,” ungkapnya.

Modus Pemerasan yang Menghantui Penambang

Para penambang melaporkan adanya oknum-oknum yang datang dengan membawa nama LSM atau pihak tertentu, namun justru melakukan tindakan yang diduga pemerasan. Modus ini semakin menambah beban psikologis dan ekonomi para penambang yang sudah berjuang di tengah ketidakpastian hukum.

Praktik-praktik ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan penuh tekanan. Para penambang merasa terjepit antara ancaman penutupan tambang dan tekanan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ketika Batu Hitam Menjadi Tulang Punggung Keluarga

Bagi masyarakat Desa Tolutu, tambang manual bukan sekadar aktivitas mengambil batu hitam dari perut bumi. Di balik setiap hasil tambang, terdapat harapan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masa depan anak-anak mereka.

Pertambangan rakyat ini telah menjadi solusi bagi banyak warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Melalui hasil tambang batu hitam, mereka mampu menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan pangan, dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Solusi Berpihak yang Menjamin Kepastian Hukum

Adi dan warga lainnya berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat hadir memberikan solusi yang berpihak kepada masyarakat. “Kami berharap pemerintah dan stakeholder terkait hadir membantu masyarakat. Jangan hanya datang saat ada masalah, tetapi carikan jalan keluar agar kami tetap bisa bekerja dengan aman dan tidak terus dihantui ancaman penutupan,” katanya.

Warga menginginkan adanya kepastian hukum serta pembinaan terhadap aktivitas pertambangan rakyat. Mereka berharap dapat bekerja secara tertib, aman, dan memiliki kepastian dalam menjalankan mata pencaharian mereka.

Perlindungan Lingkungan Beriringan dengan Keberlangsungan Hidup Warga

Masyarakat Desa Tolutu berharap setiap kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi warga. Mereka menginginkan upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan keberlangsungan hidup warga yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan rakyat.

Keseimbangan antara konservasi lingkungan dan hak masyarakat atas pekerjaan dan penghidupan yang layak menjadi kunci penyelesaian masalah ini. Dialog inklusif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menghasilkan solusi berkelanjutan yang memihak pada rakyat kecil.

Klaim hoaks tersebut muncul setelah beredar kabar bahwa terdapat pendamping program yang diduga meminta pungutan dari kelompok tani penerima manfaat. Namun, para ketua P3A yang contacted langsung menegaskan bahwa tidak pernah ada permintaan uang dalam bentuk apapun.

“Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun yang diminta kepada Kelompok P3A. Bahkan kami tidak pernah dihubungi oleh siapapun terkait permintaan uang seperti isu yang berkembang,” tegas Revol Damopolii, Ketua P3A Inaton Desa Toruakat, didampingi Dedi Sabir dari P3A Suka Maju.

Kami Hanya Fokus Kerjakan Program Sesuai Spesifikasi

Para petani penerima program mengaku hanya berkonsentrasi pada pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan. Tidak ada intervensi atau permintaan di luar koridor program yang mereka alami.

Hal senada diungkapkan Hamdi Datundugon, Ketua P3A Persaudaraan Desa Kosio. “Di Desa Kosio ada dua paket pekerjaan Program P3-TGAI dan saya sendiri sebagai ketua kelompok tidak pernah dihubungi oleh oknum manapun untuk dimintai uang,” katanya.

Kepala Desa Bersumpah Program Ini Murni Bantuan Pemerintah

Irwan Suid, Sangadi (Kepala Desa) Kosio, dengan tegas membantah isu pungli tersebut. Ia bahkan berani bersumpah bahwa program P3-TGAI merupakan bantuan murni pemerintah untuk petani.

“Saya berani sumpah bahwa program ini murni bantuan pemerintah untuk petani. Kami ditegaskan untuk tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengatasnamakan pejabat manapun dengan maksud meminta imbalan,” ujarnya.

Pernyataan Irwan Suid diamini oleh sejumlah kepala desa lainnya, termasuk Sangadi Siniung Oslan Laurens dan Sangadi Dumoga III Jun Podomi. Mereka secara kolektif menegaskan bahwa tidak ada pungutan liar jenis apapun dalam program ini.

Daftar Pejabat Desa yang Membantah Isu Pungli

Berikut nama-nama kepala desa yang secara terbuka membantah isu pungli P3-TGAI:

• Irwan Suid (Sangadi Kosio)
• Oslan Laurens (Sangadi Siniung)
• Jun Podomi (Sangadi Dumoga III)
• Haryono Bobuyongki (Sangadi Kinomaligan)
• Andi Indap (Sangadi Dumoga IV)
• Mita Manolang, S.Pd. (Sangadi Tungoi II)

Swakelola dan Padat Karya untuk Ketahanan Pangan

Program P3-TGAI merupakan inisiatif Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Program ini berfokus pada perbaikan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang dilaksanakan secara swakelola dan padat karya.

Tujuan utama P3-TGAI adalah mendukung ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata guna air irigasi di tingkat petani. Program ini dirancang untuk memberdayakan kelompok tani dalam mengelola infrastruktur irigasi mereka secara mandiri.

Waspada Oknum Tidak Bertanggung Jawab

Para kepala desa dan petani penerima manfaat mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Mereka menekankan pentingnya melaporkan setiap upaya pungutan yang mengatasnamakan program pemerintah kepada pihak berwenang.

“Jadi sekali lagi saya katakan, Program P3-TGAI tidak ada pungutan liar jenis apapun,” pungkas Irwan Suid, menegaskan komitmen bersama untuk menjaga integritas program bantuan pemerintah ini.