Para peserta aksi dipimpin langsung oleh Ramdani selaku Koordinator Lapangan. Mereka mendesak pengelola SPBU untuk menghentikan praktik yang dianggap merugikan masyarakat, khususnya petani yang berhak atas solar subsidi.

Dalam pernyataannya, Ramdani menegaskan bahwa penolakan pihak SPBU terhadap pemegang surat rekomendasi pengambilan bio solar merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Ia juga mengutip ancaman pidana sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, yakni penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Tuntutan Penghentian Kerja Sama dengan Oknum BABA

Ramdani menyebut adanya oknum yang dikenal dengan nama BABA sebagai pihak yang mendapat perlakuan khusus dari pengelola SPBU. Menurutnya, praktik ini menyebabkan kuota bio solar tidak mencukupi untuk konsumen lain, sehingga pelayanan kepada masyarakat umum menjadi terhambat.

“Kami meminta pihak pengelola SPBU segera menghentikan kerja sama dengan oknum tersebut,” tegas Ramdani di hadapan awak media.

Petani Sekitar SPBU Harus Diprioritaskan

Selain menuntut penghentian kerja sama dengan oknum, para demonstran juga menekankan bahwa pelayanan bio solar subsidi harus diberikan kepada petani yang berdomisili di wilayah sekitar SPBU Karella. Mereka menilai hak petani lokal sering kali terabaikan akibat praktik yang tidak transparan.

Ramdani mengingatkan bahwa petani merupakan penerima manfaat utama dari program solar bersubsidi. “Pelayanan harus diprioritaskan kepada para petani yang memiliki hak sah untuk menebus solar subsidi,” ujarnya.

Ancaman Penyegelan Jika Tuntutan Tidak Dipenuhi

Aksi ini tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga memberikan peringatan keras kepada pengelola SPBU. Ramdani menyatakan bahwa jika tuntutan tidak segera dipenuhi, massa tidak akan ragu melakukan penyegelan terhadap SPBU Karella.

“Tidak segan-segan akan melakukan langkah penyegelan,” tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU Karella maupun instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi. Media membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak yang bersangkutan untuk menyampaikan hak jawab atau klarifikasi.