Ruang sidang yang dipenuhi perwakilan nelayan dari berbagai kabupaten menjadi saksi betapa besarnya harapan yang tertunda. Aspirasi yang selama ini mengendap di lapangan akhirnya menemukan salurannya dalam forum resmi legislatif tersebut.

Situasi ini memaksa semua pihak untuk berefleksi: sejauh mana sebuah peraturan daerah benar-benar menghadirkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang dilindunginya?

Janji Perda Bendega yang Belum Terwujud

Perjalanan Perda Bendega selama hampir sembilan tahun menyisakan pertanyaan mendasar tentang efektivitas implementasinya. Bagi anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali, keberadaan Bendega melampaui sekadar organisasi nelayan biasa. Lembaga ini merupakan bagian dari identitas budaya Bali yang menjalankan fungsi sosial dan ekonomi, sekaligus berperan menjaga harmoni di kawasan pesisir.

“Ini sangat kita sayangkan. Sampai muncul mosi tidak percaya kepada pemerintah. Dari situasi ini kita harus mengambil pelajaran agar perlindungan terhadap nelayan dan masyarakat pesisir benar-benar diwujudkan,” ujar Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali dalam rapat tersebut.

Kritik paling tajam mengarah pada aspek kelembagaan yang hingga kini belum rampung. Pembentukan Bendega di tingkat kabupaten dan kota masih tersendat, padahal ini merupakan fondasi utama dari seluruh ekosistem perlindungan nelayan yang dijanjikan perda.

“Apa yang dirasakan masyarakat setelah perda ini dibuat? Apa manfaat nyata yang diterima nelayan? Kalau sampai sekarang kelembagaan Bendega belum terbentuk secara menyeluruh di kabupaten dan kota, berarti implementasinya memang belum maksimal,” tegas anggota dewan tersebut.

Lima Tuntutan dalam Mosi Tidak Percaya

HNSI Bali tidak main-main dalam menyikapi kondisi ini. Organisasi nelayan tersebut mengajukan lima poin spesifik dalam surat mosi tidak percaya yang telah disampaikan kepada Gubernur Bali. Kelima poin ini mencakup pembentukan kelembagaan Bendega yang belum tuntas, pemberdayaan masyarakat pesisir yang dinilai minim, serta ketiadaan sinkronisasi yang memadai antara Perda Bendega dengan regulasi nasional maupun daerah lainnya.

“Kami berharap Perda Bendega benar-benar dijalankan sesuai semangat pembentukannya agar memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan masyarakat pesisir,” demikian pernyataan HNSI Bali.

Mosi ini bukan sekadar protes tanpa dasar, melainkan cerminan dari kegelisahan yang telah lama dirasakan di tingkat akar rumput. Nelayan menginginkan regulasi yang tidak hanya indah di atas kertas, tetapi benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari mereka.

DKP Paparkan Capaian Program dan Predikat WBK

Menanggapi kritik tajam tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Putu Sumardiana, memilih sikap terbuka. Ia memandang kritik sebagai bagian wajar dari proses demokrasi, sepanjang dibangun di atas data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Sebagai Kepala Dinas saya memandang kritik adalah bagian dari demokrasi. Saya senang menerima kritik, tetapi tentu kritik yang konstruktif, berkualitas, didukung data yang objektif dan dapat diukur,” ujar Sumardiana.

Dalam forum itu, DKP Bali memaparkan berbagai program yang telah dijalankan sejak 2023 sebagai bukti kerja nyata. Bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama nelayan, legalisasi kapal melalui Pas Kecil, hingga beragam upaya pemberdayaan disebut sebagai bentuk komitmen pelayanan yang terus berjalan.

“Pertanyaannya, apakah saya tidak bekerja selama ini?” imbuh Sumardiana.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap program pemerintah berada dalam mekanisme pengawasan ketat. Capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) disebut sebagai salah satu indikator bahwa tata kelola organisasi dijalankan sesuai aturan.

“Tidak mudah mendapatkan predikat WBK di era sekarang, tetapi kami berhasil meraihnya.”

Titik Temu yang Masih Terbuka

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPRD Bali tersebut memang belum menghasilkan keputusan final. Namun, forum ini telah berhasil menjadi jembatan antara dua perspektif yang sama-sama menginginkan sektor kelautan Bali semakin kuat.

Di satu sisi, nelayan mendesak implementasi regulasi yang lebih terasa dampaknya. Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa berbagai program telah berjalan dan siap untuk terus dievaluasi.

Pada akhirnya, keberhasilan Perda Bendega tidak akan diukur dari jumlah pasal yang disahkan atau banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan dari seberapa besar nelayan Bali benar-benar merasakan perlindungan, pemberdayaan, dan pengakuan terhadap kearifan lokal yang selama ini menjadi denyut kehidupan masyarakat pesisir.

Program ini dibagi menjadi 15 kelompok, dengan komposisi 151 mahasiswa dari program reguler dan 72 mahasiswa dari program mandiri. Untuk memastikan kualitas pendampingan, UNR juga melibatkan 43 dosen pembimbing yang akan mendampingi mahasiswa selama pelaksanaan KAT.

Tema yang diusung tahun ini adalah “Mewujudkan Transformasi Desa Berkelanjutan Berbasis Tri Hita Karana Melalui Inovasi, Kolaborasi, dan Aksi Nyata Mahasiswa”. Tema ini mencerminkan komitmen UNR dalam mendukung pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sinergi Strategis dengan Pemerintah Provinsi Bali

Ketua Panitia KAT PPM UNR, Dr. I Made Adi Suwandana, SE., MM., CSCA., CSCA., menyatakan bahwa pelaksanaan KAT tahun ini merupakan hasil sinergi antara UNR dengan Pemerintah Provinsi Bali. Kolaborasi ini terutama difokuskan pada pelaksanaan program-program yang wajib dijalankan di desa sesuai regulasi provinsi.

“Salah satu program prioritas yang perlu digaungkan adalah sosialisasi pengelolaan sampah berbasis sumber,” ujar Adi Suwandana dalam sambutannya.

Program Berbasis Keilmuan Fakultas

Adi Suwandana menjelaskan bahwa program yang dijalankan mahasiswa dirancang sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki UNR melalui empat fakultasnya, yaitu FISHUM, Fakultas Hukum, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Beberapa program unggulan yang akan dilaksanakan meliputi pendampingan penyusunan peraturan desa (perdes), peningkatan kapasitas UMKM dalam pemasaran online, aksesibilitas permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pendampingan penyusunan awig-awig desa adat.

“Kami tetap merancang program sesuai dengan keilmuan yang ada di Universitas Ngurah Rai,” tambahnya.

Dukungan Penuh dari BRIDA Provinsi Bali

Rektor UNR, Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, S.S., M.M., M.Hum., mengapresiasi kehadiran Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali dalam acara pembekalan ini. Menurutnya, ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah dan akademisi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat.

Kepala BRIDA Provinsi Bali, Dr. Ketut Wica, S.Sos., M.H., menyampaikan bahwa melalui kerja sama program Desa Kerti Bali Sejahtera, mahasiswa diharapkan mampu mensosialisasikan program-program prioritas pemerintah kepada masyarakat.

“Program yang dimaksud seperti desaku bersih, pengurangan sampah plastik, dan menjadikan desa taat terhadap tradisi yang dimiliki. Melalui program prioritas tersebut, kita berharap mahasiswa dapat memfasilitasi itu semua,” ungkap Ketut Wica.

Ia juga menegaskan bahwa BRIDA Provinsi Bali siap memfasilitasi dan membiayai pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (Haki) dari hasil karya yang dibuat bersama oleh masyarakat dan mahasiswa.

Harapan untuk Mahasiswa sebagai Agen Perubahan

Melalui momentum pelepasan ini, seluruh mahasiswa peserta KAT diharapkan dapat menjalankan setiap program kerja dengan penuh dedikasi, integritas, dan semangat pengabdian. Selain membawa nama baik almamater, mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Bali.

Perlu dicatat bahwa UNR telah berhasil meraih hak cipta dan beberapa paten sederhana dari program-program KAT yang sebelumnya telah dilaksanakan di masyarakat, menunjukkan kualitas dan dampak nyata dari program pengabdian ini.

Acara dihadiri Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Demokrat yang juga Penasehat PBMB, Tutik Kusuma Wardhani, SE., MM., M.Kes. Dalam sambutannya, politikus asal Buleleng ini menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam mengelola organisasi.

Di usia yang semakin matang, PBMB menghadapi tantangan sekaligus peluang besar. Dari kesulitan merekrut mekanik hingga komitmen pada layanan sosial, organisasi ini terus berupaya menyejahterakan anggotanya sambil menjaga standar pelayanan bagi masyarakat Bali.

Dari Wadah Silaturahmi Menjadi Tulang Punggung UKM Otomotif Bali

PBMB bermula sebagai wadah resmi pengusaha bengkel mobil di Bali pada 2010. Enam belas tahun kemudian, organisasi ini telah berkembang signifikan dengan sekitar 180 anggota yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Fokus utamanya tetap sama: memperjuangkan kesetaraan dan kemandirian pelaku usaha kecil dan menengah di bidang jasa perbaikan mobil dalam semangat kekeluargaan.

Keberhasilan PBMB tidak lepas dari perannya sebagai pusat pertukaran informasi teknis. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi otomotif, forum ini memungkinkan para anggota saling berbagi pengetahuan sehingga penanganan kendaraan bermasalah bisa dilakukan lebih cepat dan tepat.

Posko Darurat hingga Servis Gratis Saat Upacara Besar

Salah satu wujud kontribusi sosial PBMB yang paling terlihat adalah pendirian posko pelayanan darurat. Saat upacara besar seperti Karya Ida Betara Turun Kabeh di Pura Besakih, anggota PBMB siaga memberikan servis gratis bagi kendaraan warga atau pemedek yang mengalami kendala mesin.

Kehadiran posko-posko ini bukan sekadar bantuan teknis, melainkan bentuk pengabdian organisasi terhadap kelancaran aktivitas keagamaan di Bali. Para mekanik rela mengorbankan waktu untuk memastikan kendaraan umat Hindu tidak menjadi hambatan dalam menjalankan ibadah.

Krisis Mekanik dan Seruan Kolaborasi dengan Pemerintah

Ketua Umum PBMB Made Sujana menyoroti masalah krusial yang dihadapi anggotanya: kesulitan mendapatkan tenaga mekanik berkualitas. Ia mengaku banyak lulusan SMK otomotif lebih memilih bekerja di sektor pariwisata ketimbang bergabung dengan bengkel anggota PBMB.

“Kami berharap pemerintah bisa membantu dalam merekrut tenaga mekanik. Terutama lulusan SMK otomotif, kami harapkan bisa bekerja di bengkel anggota PBMB,” ujar Sujana.

Menurutnya, prospek karier di bidang otomotif sebenarnya sangat menjanjikan, terutama bagi mereka yang ingin membuka usaha mandiri di masa depan. Ia mengajak para lulusan SMK otomotif untuk mempertimbangkan bergabung dengan bengkel-bengkel under PBMB sebagai langkah awal berkarier.

Standar Pelayanan, Persatuan, dan Kesejahteraan Anggota

Tutik Kusuma Wardhani dalam sambutannya mengingatkan bahwa di usia ke-16 yang memasuki fase dewasa, PBMB harus mampu menjaga persatuan dan persaudaraan antaranggota. Menurutnya, solidaritas ini menjadi kunci kemajuan organisasi dan kesejahteraan bersama.

“Saya juga berharap, dalam menjalankan tugasnya agar dilakukan dengan jujur dan transparan. Sehingga, masyarakat bisa menilai dengan baik atas kinerja dari PBMB,” tegas Tutik.

Ia juga menanggapi aspirasi PBMB di bidang kesehatan dengan mengimbau seluruh anggota untuk senantiasa menjaga pola hidup sehat. Sementara itu, sesuai moto “Bisa”, PBMB berkomitmen terus meningkatkan standar pelayanan kepada pelanggan, menciptakan ciri khas yang membedakan bengkel anggotanya dari kompetitor.

Ke depan, organisasi ini akan terus memotivasi pelaku UKM bengkel mobil yang belum tergabung untuk bergabung, memperkuat posisi tawar dan kapasitas kolektif bengkel lokal Bali di tengah persaingan industri otomotif yang semakin ketat.

Pertemuan pada Jumat, 24 Juli 2026 itu menjadi momentum penting. Sebelumnya, Gubernur Koster hanya mengetahui prestasi Desak Rita melalui pemberitaan media. Kini, sang juara dunia nomor speed putri versi IIFSC hadir langsung di hadapan orang nomor satu di Provinsi Bali itu, sebelum kembali bergabung dengan pemusatan latihan nasional dan program uji tanding internasional.

Kisah perjalanan Desak Rita menuju puncak dunia panjat tebing pun terungkap dalam pertemuan tersebut. Dari seorang anak yang sekadar bermain di taman kota, kini ia berdiri sebagai ratu speed dunia yang terus mengharumkan nama Indonesia.

Dari Taman Kota Singaraja Menuju Panggung Dunia

Dalam pertemuan itu, Desak Made Rita Kusuma Dewi bercerita bahwa perjalanannya dimulai secara tak terduga. Saat berusia 8 tahun, ia kerap bermain di Taman Kota Singaraja. Suatu hari, seorang atlet mendatanginya dan mengajak mencoba olahraga panjat tebing.

Karena banyak anak seusianya ikut berlatih, Desak Rita pun rutin datang dan menekuni aktivitas tersebut. “Dalam berbagai perlombaan, astungkara berhasil meraih berbagai prestasi,” ujarnya. Kini, mahasiswi S2 Pendidikan Olahraga di Undiksha Singaraja itu baru saja menyabet emas di World Climbing Series Krakow, Polandia (3-5 Juli 2026) dan World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis.

Apresiasi Gubernur: “Prestasi Ini Mengharumkan Nama Bali di Dunia Olahraga”

Gubernur Wayan Koster yang didampingi Ketua Umum KONI Kabupaten Buleleng Gede Supriatna serta Ketua Pengprov FPTI Bali Putu Yudi Atmika menyampaikan kekagumannya.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Desak yang telah mencapai prestasi terbaik pada olahraga panjat tebing. Ini semakin mengharumkan nama Bali di dunia olahraga,” ujar Koster.

Gubernur mengakui sebelumnya tidak pernah mendapat laporan langsung dari jajaran tentang prestasi Desak Rita. “Sebelumnya saya tahu dari media. Saya sangat simpatik atas prestasinya, makanya saya undang ke Jayasabha untuk mengenal Desak bersama keluarganya,” tambahnya.

Ingin Jadi Dosen di Alma Mater

Gubernur Koster juga bertanya tentang cita-cita Desak Rita di luar karier atletnya. Dengan mantap, Desak Rita menjawab bahwa ia bercita-cita menjadi dosen Pendidikan Olahraga di Undiksha Singaraja. Tahun ini, pendidikan S2-nya sudah nearing completion dan siap wisuda.

Mendengar hal tersebut, Gubernur Koster langsung memberikan dukungan penuh. “Semoga terwujud untuk bisa menjadi dosen. Saya dukung,” katanya.

Pesan Gubernur untuk Terus Berprestasi di Tengah Risiko Olahraga Ketinggian

Gubernur Koster mengingatkan bahwa panjat tebing adalah olahraga berisiko tinggi. “Karena ini olahraga berisiko dengan ketinggian, maka teruslah berdoa, semangat, dan membawa nama baik keluarga dan Bali di kancah dunia,” pesannya.

Ia juga berharap Bali terus melahirkan bibit-bibit atlet panjat tebing berprestasi seperti Desak Rita. “Sekali lagi selamat kepada Desak Made Rita Kusuma Dewi atas prestasinya yang telah memberikan kontribusi untuk Bali dan Indonesia,” tutup Gubernur Koster.

Desak Rita dan seluruh pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia Bali yang hadir di Jayasabha menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi dan dukungan yang diberikan Pemprov Bali.